Sekda Sikka Pimpin Pembahasan Draft Perbup Pengendalian Inflasi Daerah
Sikka. Sidik-Investigasi.Com
Pembahasan draft Peraturan Bupati Sikka tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 berlangsung di Aula Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka pada Kamis, 19 Juni 2025.
Pembahasan draft peraturan bupati dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, dan secara teknis dipandu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitrinita Kristiani dalam proses pembahasan.
Hadir pada pembahasan ini tim pembahas produk hukum daerah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Constantia Tupa Arankoja, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sikka Kandidus Latang, dan utusan perangkat daerah terkait.
Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera pada arahan pembukaan menyampaikan bahwa perbup Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah menjadi dokumen kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang menjadi arah dan pedoman dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
“Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi oleh semua perangkat daerah terkait”, tegas Adrianus Firminus Parera.
Perbub Peta jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang dibahas memuat 4 strategi pengendalian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Setiap strategi dijabarkan dalam program, kegiatan/sub kegiatan, dan indikator kinerja output dan outcome dari perangkat daerah terkait.
Setelah melalui proses pembahasan dengan berbagai perbaikan dan perubahan, tahapan selanjutnya adalah draft perbup ini akan disempurnakan oleh bagian hukum dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan dan diundangkan.
Untuk diketahui penyusunan dan pembahasan peraturan bupati ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi BPKP Perwakilan NTT terkait pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sikka, yang mana salah satu rekomendasinya adalah perlu dilakukan penyusunan peraturan bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang menjadi pedoman bagi daerah dalam upaya pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi.
Reporter : Yuven Sikka NTT
