Sidik.investigasi.com Saumlaki – Seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini berada di bawah sorotan tajam publik. Ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan pertaruhan besar atas masa depan birokrasi dan kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah. 9/6/2025
Di tengah dinamika politik lokal yang sarat kepentingan, seleksi ini menjadi ujian integritas dan profesionalisme. Lebih dari itu, ini adalah cermin sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga independensi proses birokrasi dari intervensi dan tarik-menarik kekuasaan.
Indikasi adanya manuver politik dalam proses seleksi mulai terasa. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin birokrasi Tanimbar akan terjebak dalam lingkaran kepentingan jangka pendek dan praktik politik balas jasa. Penempatan pejabat tinggi berdasarkan loyalitas politik, bukan kapabilitas, sama saja dengan membunyikan lonceng kematian bagi sistem meritokrasi yang sehat.
“Kita butuh Sekda yang mampu menggerakkan roda pemerintahan, bukan yang sibuk melayani kepentingan segelintir elite,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik di Tanimbar.
Sebagai jabatan tertinggi di lingkup ASN daerah, Sekda memegang peran vital: mengoordinasikan seluruh OPD, menjaga stabilitas sistem pemerintahan, serta memastikan keberlangsungan program pembangunan daerah. Karena itu, posisi ini harus diisi oleh figur dengan rekam jejak bersih, pengalaman luas, dan integritas tak tergoyahkan.
Sayangnya, aroma intervensi politik mulai menyusup ke ruang seleksi. Kekhawatiran publik pun mencuat saat muncul dugaan adanya “titipan jabatan” yang lebih mengedepankan kedekatan personal atau loyalitas kelompok daripada kompetensi objektif para kandidat.
“Jabatan Sekda bukan panggung politik, apalagi hadiah untuk balas jasa. Ini adalah posisi strategis yang harus diisi oleh figur visioner, profesional, dan netral,” ujar seorang ASN senior di lingkungan Pemkab Tanimbar.
Kondisi ini semakin rumit dengan masih maraknya fenomena “bupati-bupati kecil” di tingkat desa — oknum aparat yang bertindak seolah memiliki otoritas absolut. Fenomena ini menjadi gejala kegagalan sistemik yang harus diatasi, bukan diperkuat melalui penempatan pejabat yang tak layak.
Empat nama telah masuk dalam bursa calon Sekda, dan kini semua mata tertuju pada Bupati sebagai otoritas penentu akhir. Ini adalah ujian kepemimpinan: apakah keputusan yang diambil akan mengukuhkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, atau justru memperkuat persepsi bahwa jabatan strategis hanyalah alat bagi kompromi politik.
Seleksi ini adalah momentum. Jika proses berjalan jujur, transparan, dan bebas dari intervensi, kepercayaan publik akan menguat. Namun jika sebaliknya, maka proses ini akan tercatat sebagai kegagalan moral dan administratif yang mencoreng wajah birokrasi Kepulauan Tanimbar.
Satu harapan tetap bergema: pilihlah Sekda yang berdiri di atas semua kepentingan sempit, dan sepenuhnya mengabdi untuk rakyat.
( GD ) Tanimbar
Red/DH
