MEDAN (4 Mei 2026) –sidik-investigasi.com
Gelombang kemarahan rakyat terhadap skandal SMA Pamasta kini mengarah ke “Rumah Rakyat”. Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMSU) secara resmi melayangkan desakan keras kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap praktik mafia pendidikan yang terjadi di depan mata.
Aliansi menilai DPRD Sumut seolah “mati suri” dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Sumut yang membiarkan izin sekolah mati selama 5 tahun namun tetap menerima dana negara.
## TUNTUTAN TEGAS ALIANSI KEPADA DPRD SUMUT:
1. Desak Pembentukan PANSUS “Mafia Pendidikan”
Kami mendesak Komisi E DPRD Sumut segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar sindikat manipulasi data Dapodik dan penyalahgunaan dana BOS di SMA Pamasta. DPRD harus memanggil paksa oknum pengelola yayasan dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk mempertanggungjawabkan kebocoran uang negara ini.
2. Bongkar Skandal Penyerobotan Lahan & Komersialisasi Ilegal
DPRD Sumut melalui Komisi A harus mengusut tuntas keberanian oknum yayasan yang menyewakan gedung kepada kampus lain tanpa alas hak kepemilikan lahan yang sah. Ini adalah penghinaan terhadap hukum di Sumatera Utara. DPRD harus merekomendasikan penutupan aktivitas komersial tersebut karena tidak memiliki dasar hukum (Sewa di atas lahan tanpa izin pemilik).
3. Evaluasi Kinerja Pengawasan Dinas Pendidikan
Aliansi mempertanyakan fungsi kontrol DPRD terhadap mitra kerjanya (Disdik). Bagaimana mungkin anggaran BOS puluhan juta cair untuk sekolah yang SIOP-nya (Surat Izin Operasional) sudah mati sejak 2020? Jika DPRD diam, maka rakyat patut mencurigai adanya oknum legislatif yang turut “bermain”.
4. Sidak Lapangan dan Perlindungan Siswa
Kami menuntut anggota DPRD Sumut segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SMA Pamasta. Lihat langsung bagaimana hukum diinjak-injak oleh oknum yang tidak memiliki legalitas namun bertindak layaknya pemilik lahan sah.
## PERNYATAAN SIKAP ALIANSI:
“DPRD Sumut dipilih oleh rakyat untuk menjaga uang rakyat dan martabat pendidikan, bukan untuk menjadi penonton saat mafia beraksi. Jika DPRD Sumut tidak segera memanggil pihak terkait dalam waktu 2×24 jam, kami pastikan ribuan massa Aliansi akan mengepung gedung DPRD dan melakukan mosi tidak percaya!”
“Jangan biarkan kursi empuk legislatif membutakan mata kalian dari tangisan pemilik lahan yang haknya dirampas dan masa depan siswa yang dipertaruhkan oleh oknum mafia!”
——————————
Dikeluarkan oleh:
Presidium Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMSU)
Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Ketua Komisi A (Hukum/Pemerintahan) DPRD Sumut.
3. Ketua Komisi E (Pendidikan/Kesejahteraan) DPRD Sumut.
4. Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara.
5. Media Massa Nasional & Daerah.
#DPRDSumutBangun #BongkarMafiaPamasta #PansusSekarang #SumutMenggugat #SikatPenyerobotLahan
——————————
