Sidik.investigasi.com, Jakarta- Asosiasi Kongres advokat Indonesia kembali mencatat sejarah penting. Di antara deretan nama yang diumumkan, satu sosok yang menyita perhatian publik adalah Uzuan Fajarudin Marpaung, SE. SH. MM. MH, seorang advokat yang juga dikenal aktif sebagai Ketua Umum BP3K-RI (Badan Pengawasan Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) resmi dilantik sebagai Ketua Perlindungan Hukum Masyarakat dan Konsumen Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung khidmat dan megah pada Selasa malam, 27 Mei 2025, di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres Nasional KAI ke-IV yang digelar pada 10 Februari 2025 di Trans Luxury Hotel, Bandung, di mana Hj. Siti Jamaliah Lubis, SH (Mia Lubis) terpilih sebagai Ketua Umum, M. Milano Lubis sebagai Wakil Ketua Umum, dan Apolos Djarabonga, SH sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam kongres yang sama, juga ditetapkan Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH. MH sebagai Ketua Dewan Pengawas KAI. Dikenal sebagai tokoh hukum dan politisi senior, kehadiran Prof. Dasco memperkuat integritas dan arah strategis organisasi advokat nasional ini.
Pada Munas KAI di Bandung, sejumlah tokoh nasional turut hadir memberikan dukungan, di antaranya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Sunarto, Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, tokoh publik Raffi Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir.
Uzuan Fajarudin Marpaung bukan wajah baru dalam dunia hukum. Rekam jejaknya di berbagai kasus serta aktivitasnya di masyarakat menjadikannya sosok yang dipercaya membawa semangat baru di KAI. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap visi-misi KAI, yang antara lain menekankan pentingnya negara hukum, penegakan HAM, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Pelantikan resmi pengurus DPP KAI periode 2025–2030 pada 27 Mei 2025 mencuri perhatian publik nasional dengan kehadiran 14 Menteri Kabinet Indonesia Maju, 8 Wakil Menteri, serta para pimpinan lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan anggota DPR RI.
Yang paling menonjol adalah peran langsung Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, Menteri Hukum dan HAM RI, yang memimpin prosesi pelantikan. Dalam pidatonya, Menteri Supratman menekankan pentingnya kolaborasi erat antara organisasi advokat dan negara dalam memperkuat sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berintegritas. Ia juga mengapresiasi peran KAI dalam menjaga independensi profesi advokat di tengah tantangan zaman.
Tokoh-tokoh lainnya yang turut hadir antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menkumham Eddy Hiariej, Para Menteri dari sektor Pekerjaan Umum, Perumahan, Koperasi, dan UMKM, Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Dedi Mulyadi
Pelantikan ini menjadi simbol penguatan kelembagaan hukum nasional dan komitmen KAI dalam menghadirkan advokat yang profesional, progresif, dan berpihak kepada keadilan masyarakat.
Dengan semangat “Fiat Justitia Ruat Coelum” — Tegakkan keadilan walau langit runtuh — jajaran pengurus DPP KAI 2025–2030 di bawah kepemimpinan Hj. Siti Jamaliah Lubis, M. Milano Lubis, dan Apolos Djarabonga, serta pengawasan Prof. Sufmi Dasco Ahmad, siap membawa KAI menjadi pelopor reformasi advokat yang berintegritas dan menjawab tantangan hukum di era modern.
Namun, di tengah euforia pelantikan, beberapa suara kritis dari masyarakat tak bisa diabaikan. Beberapa netizen menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengurus baru, terutama dalam menangani kasus-kasus krusial seperti pelanggaran HAM dan korupsi di sektor peradilan.
Bagi Uzuan, suara kritis ini bukan beban, melainkan bagian dari kontrol publik yang sehat. Ia menyambut baik pengawasan masyarakat dan berkomitmen untuk menjalankan amanah secara terbuka.
Dengan semangat kolaboratif, keberagaman latar belakang, dan komitmen terhadap prinsip hukum, kepengurusan KAI yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan hukum masa kini dan masa depan. Uzuan Fajarudin Marpaung menjadi simbol bahwa penegakan hukum adalah ruang terbuka bagi siapa saja yang siap berjuang dengan integritas.
Publisher/DH
